ItulahPenejelasan dari Pertanyaan Alternatif praktik redistribusi pendapatan oleh pemerintah dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat yaitu? Kemudian, kami sangat menyarankan anda untuk membaca juga soal Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi" Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik" arti negara Menurutjenis belanja; Pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi pengeluaran dan sisi catatan penerimaaan. ini pemerintah (sebagai pihak yang memerlukan dana untuk membiayai kepentingan negara) memungut pajak dari masyarakat.23 b. Fungsi Regulerend (Mengatur) Fungsi regulerend (mengatur) biasa disebut sebagai fungsi tambahan merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. PENGARUHPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAYAPURA Proposal Penelitian Tujuan proposal penelitian adalah untuk Menyusun Skripsi di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua Program Studi Akuntansi Disusun oleh : Lala Ariella Poluan 19121006 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS YAPIS PAPUA JAYAPURA 2021 ii Pemerintahmenyiapkan aturan main baru untuk menjamin pasokan batu bara bagi pembangkit listrik. Ke depan, PLN akan membeli batu bara dengan harga internasional. Selisih antara harga DMO dan harga internasional ditambal dengan dana pungutan ekspor. Ada potensi kehilangan pendapatan dari royalti. Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 12 Januari 2022 TopPDF EFEKTIFITAS EVALUASI POTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH dikompilasi oleh Pusat yai- tu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi untuk mengisi anggaran Negara dan mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Misalnya Pajak Penghasilan, PPN dan PPN-BM, Bea Materai. Pajak Daerah, yaitu pajak tIKD. Redistribusi pendapatan adalah penggunaan perpajakan, belanja pemerintah, dan kontrol untuk mengubah distribusi pendapatan riil diantara populasi. Program redistribusi pendapatan, misalnya, dapat mengambil lebih banyak dari orang kaya dan memberi lebih banyak kepada orang miskin. Ini umumnya dipandang sebagai kebijakan sosial korektif. Pada pendukung lebih menyukai pajak progresif untuk tujuan ini, dikombinasikan dengan berbagai bentuk dukungan pendapatan bagi anggota masyarakat yang lebih miskin seperti subsidi pendapatan. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kontrol untuk mengubah distribusi pendapatan. Misalnya, kontrol sewa dan upah minimum. Tingkat redistribusi pendapatan melalui sistem pajak dapat diukur dengan membandingkan ketimpangan distribusi pendapatan sebelum dan sesudah pajak. Kemampuan negara untuk meredistribusi pendapatan dibatasi oleh kebutuhan untuk menghindari terlalu banyak kerusakan pada insentif dibandingkan dengan menciptakan pendapatan melalui pekerjaan, tabungan, dan perusahaan. Artikel IPS kelas 8 ini akan membahas tentang pengertian dan contoh dari redistribusi pendapatan yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat. — Kamu pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan? Tujuan dari usaha-usaha ekonomi yang dilakukan ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi, kamu pernah lihat nggak adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Coba perhatikan foto berikut ini. Foto tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat lho Squad. Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas dan peredaran narkoba. Nah, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha nih yang dilakukan pemerintah. Namanya redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? 1. Pengertian dan Jenis-Jenis Redistribusi Pendapatan Redistribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat lho, Squad. Redistribusi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua yakni redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Pernah mendengar slogan seperti ini tidak? Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Nah, ini ada hubungannya Squad. Jadi, pajak yang dipungut pemerintah dari tiap warga negara wajib pajak itu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Contohnya, ketika kamu membeli pulsa atau belanja di minimarket gitu. Barang-barang tersebut harganya sudah termasuk pajak nih Squad. Pajak yang dikumpulkan dari barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri akan menyalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya, bahan bakar premium atau mungkin tiket kendaraan umum seperti TransJakarta atau KRL Commuter Line di Jabodetabek. Adanya subsidi dari pemerintah menjadikan tiket kendaraan umum tersebut menjadi murah Squad. Selain lewat pemerintah, kamu jika punya kelebihan rezeki bisa juga lho menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya, kamu ingin membantu korban gempa bumi di Lombok nih, bisa menyalurkan bantuan kamu lewat lembaga kemanusiaan. Beberapa contoh lembaga kemanusiaan antara lain Palang Merah Indonesia dan Rumah Zakat. Jadi, orang yang taat membayar pajak, secara tidak langsung menjadi orang yang bijak. Ini karena orang yang membayar pajak turut serta dalam usaha pemerataan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Itu tadi contoh redistribusi secara vertikal. Nah kalau redistribusi secara horizontal itu lebih mudah tahapannya dan pasti kamu pernah mengalami. Coba, siapa diantara kamu yang pernah menerima uang dari ayah atau ibu kamu? Kalau diantara kamu ada yang pernah, berarti kamu sudah merasakan redistribusi penghasilan secara horizontal. Yap, redistritribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antarkelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Baca Juga Permintaan, Penawaran, dan Hubungannya dengan Teknologi Kenapa dinamakan bersifat siklus kehidupan? Sekarang kan kamu masih duduk di kelas VIII nih, belum ada penghasilan karena belum bekerja. Nah, saat nanti kamu dewasa dan punya penghasilan, kamu bakalan jarang terima uang dari orang tua kamu. Malah, kamu akan memberikan uang kepada keponakan, sepupu, atau tetangga yang masih anak-anak saat ada momen tertentu membagi-bagikan uang. Adil kan? Hohoho…. Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis redistribusi pendapatan, sekarang kita pelajari yuk beberapa program dari redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. 2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Pendapatan di Indonesia Kita semua tahu bahwa masih ada kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kamu nggak perlu ngebayangin jauh-jauh perekonomian di Jakarta dengan di Papua deh. Coba lihat lagi contoh kasus di awal artikel ini deh. Di Jakarta saja masih ada kok kesenjangan ekonomi yang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut? Pertama, pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat tidak mampu. Apa saja sih kebutuhan primer manusia itu? Yaa betuull… sandang, pangan, papan. Eitss… tapi kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer lho. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah kok Squad. Adanya beberapa jenis kartu seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat merupakan bentuk jaminan yang diberikan pemerintah. Nggak cuma kartu saja nih Squad, dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang dikenal dengan BPJS Kesehatan juga merupakan salah satu pemberian jaminan akan akses kebutuhan primer dibidang kesehatan. Progam kedua yang dilakukan oleh pemerintah ialah program pemberian kredit lunak. Program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Program kredit lunak ini dikenal di masyarakat dengan nama KUR Kredit Usaha Rakyat. Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya bisa menyerap tenaga kerja. Program ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya untuk pemerataan ekonomi ialah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM Mandiri Pedesaan. Adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Kita sama-sama tahu kalau kesempatan kerja di desa itu nggak sebanyak di kota-kota besar. Makanya jangan heran kalau kota-kota besar itu semakin padat, ramai, dan akibatnya macet di mana-mana. So. dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kota ya Squad. Sekarang kamu sudah paham kan tentang redistribusi penghasilan dan program pemerataan ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia? Supaya pemahaman kamu makin dalam, belajar pakai video animasi di ruangbelajar yuk. Ada banyak soal latihan dan rangkuman juga lho yang tentunya bisa bikin kamu makin paham materinya. Gabung sekarang juga ya! Referensi Kurnia A. 2017 IPS Terpadu SMP Kelas VIII. Edisi ke-2. Jakarta Yudhistira Artikel diperbarui pada 15 Desember 2020 Segala usaha di bidang ekonomi pada akhirnya akan bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Namun, hingga kini masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Hal tersebut tentunya mengakibatkan kesenjangan sosial yang berujung pada tidak tercapainya tujuan ekonomi, yakni menyejahterakan masyarakat. Jika dibiarkan, masalah ini akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, hingga penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Pembagian, atau persebaran pendapatan dalam suatu masyarakat tersebut disebut dengan istilah redistribusi pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemaparan mengenai pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 183. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Banyak yang menyalahartikan bahwa jaminan sosial adalah pengeluaran publik yang sia-sia. Padahal hal ini adalah sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesenjangan sosial akan berdampak pada adanya kriminalitas. Orang kaya sekalipun tidak akan dapat menghindarinya jika dampak itu telah muncul. Malah, orang yang memiliki harta banyak justru menjadi salah satu sasaran utama kriminalitas. Hal ini hanyalah contoh jelas yang tampak saja. Selain manusiawi, redistribusi pendapatan juga efisien secara ekonomi, karena kita semua hidup bersama dan uang yang kita miliki tidak akan berguna jika orang lain tidak memiliki uang dan mempunyai daya beli yang sama kuat. Tanpa adanya perputaran uang, dunia tidak akan bisa berjalan dan berkembang. Bentuk Redistribusi Pendapatan Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Berikut adalah pemaparannya. Redistribusi vertikal, menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Analoginya adalah distribusi terjadi dari atas warga kuat ke bawah warga lemah sehingga membentuk garis vertikal. Redistribusi horizontal, adalah transfer uang antar-kelompok yang terjadi dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial seperti ini misalnya berupa dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa; yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat; atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 184. Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia Untuk mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia agar dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Antara lain adalah dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut antara lain adalah 4 program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia yang meliputi program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility CSR. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing program terdistribusi pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kebutuhan pokok tersebut tentunya mencakup sandang pakaian, pangan makanan, papan tempat tinggal, akses kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya Bantuan Langsung Tunai BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat BTB atau disebut juga Program Keluarga Harapan PKH, Jaminan sosial social security, Bantuan Operasional Sekolah BOS, dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Diharapkan melalui program tersebut redistribusi pendapatan nasional juga ikut terpengaruhi dengan baik. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas Program Kredit Usaha Rakyat KUR diresmikan pada tanggal 5 November 2007. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR, usaha kecil menengah dan mikro UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal LKF. Mengapa? Karena melalui program KUR pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar Rp1,4 triliun pada lembaga penjaminan. Harapan dari program ini adalah bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah untuk menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia. Sehingga redistribusi pendapatan nasional terlaksana dengan baik. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM adalah melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan. Program tersebut adalah mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, sehingga berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. UMKM akan memberikan dampak pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Oleh karena itu, dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Sehingga bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus corner of privilege. Hal tersebut juga sangat berkaitan erat dengan redistribusi pendapatan nasional. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan. Bahkan kalau perlu, pemerintah sebaiknya mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menengah dan koperasi. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Selain melalui program-program yang dicanangkan, dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, Pemerintah berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini akan berdampak langsung pada redistribusi pendapatan nasional. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Beberapa alternatif praktik terdistribusi pendapatan di Indonesia adalah subsidi dan pengenaan pajak yang akan dijelaskan pada pemaparan di bawah ini. Subsidi Pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya adalah subsidi pupuk pemerintah kepada petani yang dimaksudkan agar petani dapat menekan biaya produksi. Selain itu subsidi BBM juga diberikan dan diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Pengenaan Pajak Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Sementara itu pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta - Redistribusi pendapatan menjadi salah satu cara pemerintah untuk meratakan pembangunan. Nah, detikers yang sedang latihan PTS IPS Kelas 8 perlu tahu, redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk apa, beserta pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak, maupun pungutan-pungutan lain, seperti dikutip dari Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas 8 oleh Nurhayati, pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Karena itu, jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang. Jaminan sosial dilandasi oleh dua pilar utama, yaitu redistribusi pendapatan dan dan solidaritas pendapatan dalam suatu perekonomian terdiri atas dua bentuk sebagai VertikalRedistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan yang merujuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Jaminan sosial pada redistribusi vertkal merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat secara ekonomi kepada warga masyarakat dengan ekonomi HorizontalRedistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan berupa transfer uang "antarkelompok" dan antarpribadi. Contoh transfer antarkelompok yaitu dari kelompok remaja ke orang tua, dari dewasa ke itu, contoh transfer antarpribadi yaitu dari satu siklus ke siklus lainnya. Transfer antarpribadi disebut juga income smoothing. Dalam konteks ini, menurut ilmuwan politik Paul Spicker, jaminan sosial pada dasarnya adalah dukungan finansial yang diberikan pada anak-anak yang kelak membayar ketika dewasa, yang diberikan pada orang sakit yang akan membayar ketika sehat, atau pada pensiunan yang telah membayar ketika mereka masih pendapat Spencer, contoh redistribusi pendapatan yaitu asuransi, zakat, sedekah, dan kredit lunak adalah redistribusi pendapatan kepada pengusaha kecil dari kalangan industri yang lebih maju agar dapat mengembangkan usaha, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan Redistribusi PendapatanContoh redistribusi pendapatan oleh negara yakni sebagai Pengenaan PajakPengenaan pajak adalah salah satu cara pemerintah dalam redistribusi pendapatan. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan SubsidiRedistribusi pemerintah dengan subsidi dapat berbentuk potongan harga maupun tambahan modal kepada produsen. Contohnya yaitu subsidi pupuk pada petani dan subsidi redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Selamat belajar, detikers! Simak Video "KPK Klarifikasi 3 Pegawai Pajak yang Diduga Miliki Kantor Konsultan " [GambasVideo 20detik] twu/pal Ilustrasi Pajak Foto ShutterstockSalah satu upaya yang dapat dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah redistribusi pendapatan. Ini merupakan hal yang mendesak, mengingat ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin gedung-gedung pencakar langit makin gencar. Pada saat yang sama terdapat sekelompok orang yang masih tinggal di kolong sebab itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Mengutip buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII yang disusun Mukminan dkk 2017 183, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan beraktivitas di permukiman bantaran sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Rabu 15/4. Foto ANTARA FOTO/M Risyal HidayatMasih ingat tujuan nasional negara Indonesia? Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada pertanyaan, seperti apa upaya pemerataan distribusi pendapatan nasional? Sebelumnya, ketahui terlebih dahulu Redistribusi PendapatanRedistribusi pendapatan dibedakan menjadi dua, yakni redistribusi vertikal dan horizontal. Berikut ini adalah penjelasan keduanyaRedistribusi vertikal adalah transfer pendapatan dari orang yang mampu ke mereka yang kurang mampu secara finansial. Redistribusi ini merupakan jaminan sosial dari warga yang berpenghasilan tinggi kepada mereka yang lemah secara horizontal adalah transfer pendapatan dari kelompok satu ke kelompok lain. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Contoh redistribusi ini adalah orangtua yang memberikan jaminan sosial kepada anaknya, orang sakit yang membayar jaminan sosial ketika dirinya sehat, dan seorang pensiunan mendapatkan jaminan sosial dari dana pensiun yang ia bayarkan setiap bulan ketika masih pasien menunjukkan kartu BPJS Kesehatan saat menyelesaikan proses administrasi di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin 7/1/2019. Foto ANTARA FOTO/Aprillio AkbarProgram Redistribusi Pendapatan di IndonesiaPemerintah telah memiliki beberapa strategi demi mewujudkan redistribusi pendapatan yang merata, yaituProgram Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat BawahIni merupakan strategi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, akses pendidikan serta akses kesehatan. Program-programnya antara lain Bantuan Langsung Tunai BLT, Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Operasional Sekolah BOS, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas.Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis KomunitasProgram ini dibuat untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah UMKM mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharap dapat membantu masyarakat untuk menjadi wirausaha yang pada akhirnya bisa mengurangi jumlah penduduk miskin di UMKM Foto ShutterstockPengembangan Usaha atau Industri KecilPemerintah berusaha untuk mendigdayakan usaha kecil karena dapat menyerap tenaga kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan pemerataan dalam distribusi pendapatan. Pemerintah telah menerapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Corporate Social Responsibility CSRPemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility CSR atau tanggung jawab sosial. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan turut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan EkonomiPemerintah harus secara konsisten membuat kebijakan hukum yang adil untuk merangsang ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasi golongan tertentu merupakan modal awal untuk menghilangkan ketimpangan pendapatan di Redistribusi Pendapatan Macam-macam Redistribusi PendapatanContoh Program Pemerintah untuk Menjamin Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah

redistribusi pendapatan pemerintah pusat memerlukan dana